Loading
MENU
SaData-Ku
LOGIN
Beranda
Satu Data
IKU
IKD
Anda Berada di
Beranda
Satu Data
1.00. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1.
Kesejahteraan Masyarakat
1.01. Pendidikan
1.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.
Eys/Harapan Lama Sekolah
3.
Angka Partisipasi Murni (APM)
4.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
5.
Angka Putus Sekolah (APS) Per Jenjang Pendidikan
6.
Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan
7.
Angka Melanjutkan
8.
Rasio Guru dengan Murid
9.
Indeks Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)
10.
Indeks Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
11.
Rehabilitasi Ruang Kelas (1000RK)
12.
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV
13.
Prosentase Guru PAUD Terlatih/ Bersertifikat
14.
Prosentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik
15.
Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/ Kursus Yang Legal
16.
Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)
17.
Pembangunan perpustakaan (100 ruang)
18.
Pemberian beasiswa (1.000 orang)
1.02. Kesehatan
1.
Indeks Kesehatan
2.
Umur Harapan Hidup
3.
Jumlah Ketersediaan Ambulance Gratis
4.
Persentase Balita Stunting
5.
Revitalisasi 1.423 posyandu
6.
Angka Kematian Ibu
7.
Angka Kematian Bayi
8.
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
9.
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10.
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
11.
Rasio dokter per satuan penduduk
12.
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
13.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
14.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
15.
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
16.
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
17.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
18.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
19.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
20.
Cakupan kunjungan bayi
21.
Persentase Penduduk yang menggunakan jamban keluarga
22.
Persentase penduduk yang mempunyai BPJS/KIS
23.
Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80
24.
Jumlah PBI BPKJS/KIS
25.
BOR, LOS, GDR, NDR, BTO, TOI
1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
2.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
3.
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
4.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
5.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
6.
PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
7.
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
8.
PENYELENGGARAAN JALAN
9.
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
10.
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
11.
PEKERJAAN UMUM
12.
PENATAAN RUANGAN
1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
2.
KAWASAN PERMUKIMAN
3.
PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.
PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
5.
Rasio rumah layak huni
6.
Rasio permukiman layak huni
7.
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
8.
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
9.
Persentase pemukiman yang tertata
10.
Persentase lingkungan pemukiman kumuh
11.
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
12.
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
13.
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
14.
Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun
1.05. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.
PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2.
PENANGGULANGAN BENCANA
3.
PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON-KEBAKARAN
1.06. Sosial
1.
PEMBERDAYAAN SOSIAL
2.
PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
3.
REHABILITASI SOSIAL
4.
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
5.
PENANGANAN BENCANA
6.
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
7.
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
8.
Persentase PMKS yang tertangani
9.
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
10.
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
11.
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
12.
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
13.
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
14.
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
15.
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
16.
Persentase penduduk miskin
2.01. Tenaga Kerja
1.
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.
Kepesertaan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
3.
Tingkat Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kuningan
4.
Pembinaan Pengusaha dan Pekerja mengenai SMK 3 tahun
5.
Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
6.
Pembinaan Pelaksanaan peraturan Ketenagakerjaan
7.
Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
8.
Pembinaan LKS Bipartit dan Tripartit
9.
Verifikasi Data Perusahaan Baru/Berjalan di Kecamatan per 3 Tahun
10.
Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dan terlayani
11.
Jumlah Pencari Kerja yang Berpartisipasi dalam Pameran Bursa Kerja / Job Fair per tahun
12.
Jumlah Penganggur Musiman yang terserap
13.
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja
14.
Jumlah Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha Baru
15.
Penyebarluasan Informasi Peluang Kerja Ke-luar negeri
16.
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
17.
Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja dari Kecamatan
18.
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
19.
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
20.
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
21.
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
22.
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
23.
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
24.
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
25.
Tingkat Pengangguran Terbuka
26.
Jumlah Lapangan Kerja Baru di Desa
27.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
28.
Persentase Transmigrasi
29.
Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh
30.
Pencari kerja yang ditempatkan
2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.
PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.
Jumlah KDRT dan Trafficking yang ditangani
3.
Jumlah Desa Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dibina
4.
Jumlah dokumen profil Gender
5.
Jumlah desa layak yang dibina
6.
Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina
7.
Jumlah kasus Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ditangani
8.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
9.
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
10.
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
11.
Rasio KDRT
12.
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
13.
Partisipasi angkatan kerja perempuan
14.
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
15.
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih
16.
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan .
17.
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
18.
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
19.
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
20.
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
21.
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian
22.
Rasio KDRT
23.
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan danak dari tindakan kekerasan
24.
Dokumen profil gender
25.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2.03. Pangan
1.
Skor pola pangan harapan (PPH)
2.
Ketersediaan Pangan Utama
3.
Cadangan Pangan Pemerintah
4.
Pangsa Pangan Lokal
5.
Ketersediaan Energi PerKapita
6.
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
7.
Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan
8.
Pengawasan Keamanan Pangan
9.
Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan (25 Lumbung)
10.
Terlaksananya penyaluran bantuan bagi penduduk rawan pangan
11.
Ketersediaan energi dan protein perkapita
12.
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
13.
Penanganan Daerah Rawan Pangan
14.
Penanganan Penduduk Rawan Pangan yang Ditangani
15.
Tingkat Konsumsi Pangan Lokal
16.
Lumbung Pangan
2.04. Pertanahan
1.
Jumlah Kasus/Sengketa Tanah yang diselesaikan
2.
Jumlah Lahan/Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
3.
Jumlah Sertifikat Tanah
4.
Jumlah Inventarisasi Tanah Kosong dan Pemanfaatan tanah kosong
5.
Tertibnya administrasi pertanahan
6.
Persentase luas lahan bersertifikat
7.
Penyelesaian kasus tanah Negara
8.
Penyelesaian izin lokasi
2.05. Lingkungan Hidup
1.
Dokumen kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun
2.
Persentase Area Pencemaran Lingkungan yang diintervensi
3.
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
4.
Persentase Kerusakan Lingkungan yang ditangani
5.
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6.
Persentase pengelolaan lingkungan hidup berbasis kemitraan
7.
Persentase lembaga dan atau kelompok masyarakat yang menerapkan tatanan lingkungan hidup sesuai perundang-undangan
8.
Jumlah koordinasi dalam penanganan pengaduan lingkungan hidup
9.
Persentase wilayah yang sampahnya ditangani dengan tuntas
10.
RPPLH Kabupaten/Kota dan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi
11.
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan
12.
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan,dan lainnya
13.
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota
14.
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
15.
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
16.
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional
17.
Penetapan hak MHA
18.
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
19.
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana
20.
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
21.
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
22.
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
23.
Timbulan sampah yang ditangani
24.
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
25.
Persentase cakupan area pelayanan
26.
Persentase jumlah sampah yang tertangani
27.
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
28.
Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan
29.
Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
30.
Jumlah pelayanan pengelolaan sampah
31.
Penanganan Sampah
32.
Pengurangan Sampah
33.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2.06. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1.
Kepemilikan Kartu Keluarga
2.
Kepemilikan KTP-El
3.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4.
Terlaksannya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kepndudukan
5.
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
6.
Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan
7.
Terpeliharanya jaringan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
8.
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
9.
Kepemilikan Akta Kelahiran
10.
Penangan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan
11.
Penangan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian
12.
Meningkatnya dan lancarnya pelayanan administrasi kependudukan
13.
Meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan
14.
Intansi yang memanfaatkan data Kependudukan Disdukcapil (PKS)
15.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
2.
Penegasandan Penetapan Batas Desa
3.
Indeks desa membangun
4.
Desa Mandiri
5.
Desa Tertinggal
6.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasiitasi
7.
Jumlah Aparatur Desa yang Dibina dan Terlatih
8.
Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
9.
Jumlah BUMDesa yang mendapat pendampingan Pembangunan Ekonomi Desa yang Mandiri
10.
Meningkatnya ekonomi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan
11.
Kelembagaan Posyandu Strata Mandiri
12.
Jumlah Desa yang Mengembangkan TTG
13.
Peningkatan Kapasitas kelembagaan
14.
Tersedianya Operasional untuk PPDI dan APDESI
15.
Meningkatnya Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat dalam Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, serta Lingkungan Hidup
16.
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
17.
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
18.
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
19.
Persentase LPM Berprestasi
20.
Persentase PKK aktif
21.
Persentase Posyandu aktif
22.
Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berdaya
23.
jumlah kader pembangunan manusia
2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.
Pengendalian Penduduk
2.
Pembinaan Keluarga Berencana
3.
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4.
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
5.
Total Fertility Rate (TFR)
6.
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
7.
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
8.
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
9.
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
10.
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
11.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
12.
Ratio Akseptor KB
13.
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
14.
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)
15.
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
16.
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
17.
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
18.
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
19.
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
20.
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
21.
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
22.
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
23.
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
24.
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
25.
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
26.
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
27.
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
28.
Persentase Faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
29.
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
30.
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
31.
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
32.
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
33.
Rata-rata usia kawin pertama wanita
34.
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes
35.
Indeks Pembangunan Gender
36.
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2.09. Perhubungan
1.
Persentase Angkutan Umum yang Terevaluasi Dokumen Perjalanannya
2.
Persentase Kendaraan Bermotor (Wajib Uji) yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor
3.
Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4.
Persentase Ketersediaan Trayek antar kota
5.
Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang terpelihara
6.
Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7.
Persentase Potensi Kawasan Parkir Legal
8.
Jumlah arus penumpang angkutan umum
9.
Rasio ijin trayek
10.
Jumlah uji kir angkutan umum
11.
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
12.
Persentase layanan angkutan darat
13.
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
14.
Pemasangan Rambu- rambu
15.
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
16.
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
17.
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
18.
Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
19.
Jumlah Prasarana Perhubungan:
20.
Jumlah Ketersediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan
21.
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang melaksanakan Uji Berkala
2.10. Komunikasi dan Informatika
1.
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.
Pengelolaan Aplikasi Informatika
3.
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
4.
Cakupan Layanan Telekomunikasi
5.
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
6.
Proporsi rumah tangga dengan akses internet
7.
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
8.
Prosentase Jaringan Komunikasi dan Informatika yang Terintegrasi
9.
Jumlah Informasi Publik yang Dipublikasikan
10.
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat
11.
Jumlah BTS
12.
Sistem Informasi Manajemen Pemda
13.
Prosentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian
14.
Meningkatnya Indeks SPBE
2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
2.
Jumlah Koperasi Aktif
3.
Jumlah Koperasi sehat
4.
Jumlah Koperasi Binaan
5.
Jumlah UKM Binaan
6.
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
7.
Jumlah Wirausaha Baru
8.
Jumlah Variasi Produk Unggulan UMKM
9.
Jumlah Desa Kuliner Tradisional Pinunjul
10.
Jumlah UKM yang Memperoleh Bantuan Modal Mikro
11.
Desa Koperasi
12.
Desa Kuliner Tradisional
13.
Wirausaha baru berbasis pesantren
2.12. Penanaman Modal
1.
Promosi Penanaman Modal
2.
Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3.
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6.
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
7.
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
8.
Rasio daya serap tenaga kerja
9.
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
10.
Nilai Investasi yang Ada di Desa
11.
Jumlah Desa dengan Nilai Investasi >200 juta
2.13. Kepemudaan dan Olahraga
1.
Jumlah Pemuda Prestasi ditingkat Provinsi
2.
Jumlah Peserta Pelatihan dan Penguatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
3.
Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan
4.
Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga
5.
Jumlah event olahraga Tradisional, dan Rekreasi
6.
Prestasi Olahraga Tingkat Regional
7.
Cakupan Pembinaan Olahraga
8.
Jumlah Atlet Berprestasi
9.
Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan
2.14. Statistik
1.
Jumlah ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
2.
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
3.
Buku ”kabupaten dalam angka”
4.
Buku ”PDRB”
5.
Jumlah Dokumen Data/Informasi/Statistik Daerah
2.15. Persandian
1.
Tingkat Penyelenggaraan Persandian
2.
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah
2.16. Kebudayaan
1.
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
2.
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
3.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
4.
Seminar Budaya
5.
Penguatan Fungsi dan Makna gedung bersejarah
6.
Jumlah Pengunjung Ke Cagar Budaya
7.
Bimtek Pamong Budaya
8.
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
9.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
10.
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
11.
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
12.
Jumlah Budaya dan Seni Lokal yang dilestarikan
2.17. Perpustakaan
1.
Persentase Koleksi Buku di Perpustakaan
2.
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
3.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
4.
Rasio perpustakaan persatuan penduduk
5.
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun
6.
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
7.
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
2.18. Kearsipan
1.
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
2.
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
3.01. Kelautan dan Perikanan
1.
Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan (NTPi) (Persen)
2.
Produksi Perikanan Budidaya
3.
Defisit Swasembada Ikan
4.
Cakupan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)
5.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)
6.
Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN)
7.
Produksi Perikanan Tangkap
8.
Cakupan Usaha Bersama Nelayan Tangkap (KUB)
9.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)
10.
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
11.
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
12.
Produksi perikanan
13.
Konsumsi ikan
14.
Cakupan bina kelompok nelayan
15.
Produksi perikanan kelompok nelayan
16.
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
17.
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial
18.
Nilai tukar nelayan
19.
4 Sentra Pengembangan Ikan (Zona)
20.
Tingkat Kesejahteraan Pembudidaya Ikan
21.
Tingkat Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar
22.
Tingkat Produksi Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
23.
Rasio kawasan perairan terhadap total lindung luas nelayan
24.
Prosentase Kasus Perusakan Sumberdaya Perikanan
25.
Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas
3.02. Pariwisata
1.
Jumlah kunjungan wisata
2.
Jumlah Subsektor Ekraf
3.
Jumlah Kajian Akademis Desa Wisata
4.
SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5.
Jaringan Kemitraan
6.
Sarana dan prasarana destinasi pariwisata
7.
Pengembangan Potensi Desa Wisata dan Wisata Desa
8.
Desa Wisata
3.03. Pertanian
1.
Data dan Informasi Sektor Pertanian
2.
NTP
3.
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
4.
Pembangunan Rehabilitasi, Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani dan Ternak
5.
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Sapi Pasundan
6.
Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan
7.
Produktivitas Komoditas Perkebunan
8.
Produksi Daging
9.
Sosialisasi Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis
10.
Vaksin Rabies
11.
Vaksin Flu Burung
12.
Pengawasan Produk Makanan asal Hewan
13.
Pengendalian OPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
14.
Jumlah Latihan dan Kunjungan yang dilaksanakan oleh Penyuluh
15.
Meningkatnya Kelas Kelompok Tani
16.
Prosentase Binaan Kelompok yang difasilitasi
17.
Penguatan Kelembagaan
18.
Produktivitas Komoditas Holtikultura
19.
Produksi Buah-buahan
20.
Meningkatnya Produksi Telur
21.
Produksi Susu Sapi
22.
Populasi Ternak
23.
Sentral Unggulan Pertanian Organik
24.
Sentral Unggulan Sapi Perah
25.
Sentra Sayuran
26.
Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan
27.
Pengawasan Produk Maknan Asal Hewan
28.
Tingkat Kemampuan Kelompok
29.
Cakupan Binaan Kelompok Tani
30.
Prosentase Kelompok Tani yang difasilitasi
31.
Penguatan Kelembagaan Perkebunan
32.
Penguatan Kelembagaan Hortikultura
3.06. Perdagangan
1.
Jumlah Pasar yang direvitalisasi standar SNI
2.
Optimalisasi Pelayanan Pasar
3.
Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Bazar Pasar Murah
4.
Nilai Ekspor Perdagangan
5.
Jumlah Pameran Komoditi Ekspor
6.
Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor
7.
Jumlah UTTP yng ditera/Tera Ulang
8.
Jumlah Pengawasan alat UTTP
9.
Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Metrologi Legal
10.
Jumlah Produk IKM yang dipromosikan
11.
Jumlah Pameran yang dilaksanakan
12.
Optimalisasi Pelayanan Informasi Perdagangan
13.
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
14.
Daerah Tertib Ukur (Jumlah UTTP yang ditera/Tera Ulang)
15.
Pertumbuhan Sektor Perdagangan (Jumlah produk IKM/UKM yang dipromosikan)
16.
Sentra Perdagangan
3.07. Perindustrian
1.
Jumlah Pertumbuhan IKM
2.
Jumlah Peningkatan Produk IKM
3.
Jumlah IKM Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan
4.
Peningkatan Daya Saing untuk Produk Home Industri dan Kemasan
5.
Kajian dan Pengawasan Izin Usaha Industri, Standar Industri Hijau, dan Industri 4.0
6.
Jumlah Pendataan SIINAS
7.
Cakupan bina kelompok pengrajin
8.
18 Desa Industri
9.
Pengembangan Industri
10.
Jumlah wirausaha berbasis pesantren
11.
Pertumbuhan Industri
3.08. Transmigrasi
1.
Jumlah Animo Masyarakat untuk bertransmigrasi
2.
Jumlah Masyakat Translok yang meningkat Sosial Ekonomi
3.
Jumlah Transmigran asal Kuningan diluar pulau jawa yang dimonitor
4.
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Translok yang dibina dan dimonitor
5.
Pemutakhiran dan Verifikasi Pendataan Translok
6.
Persentase transmigran swakarsa
7.
Persentase Transmigrasi
4.01. Kesekretariatan Daerah
1.
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3.
ADMINISTRASI UMUM
4.02. Kesekretariatan DPRD
1.
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
5.01. Perencanaan
1.
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.
Perencanaan Pembangunan
5.02. Keuangan
1.
Jumlah pengelolaan keuangan daerah
2.
Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.
Jumlah Aplikasi Pendapatan Daerah Online Yang Diterapkan
4.
Nilai Target PAD
5.
Persentase SILPA terhadap APBD
6.
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Persentase belanja pendidikan (20%)
7.
Persentase belanja kesehatan (10%)
8.
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung
9.
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa
10.
Penerapan e-SAKIP
11.
Nilai SAKIP
12.
Skor LPPD
13.
Persentase lembaga / organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi
5.03. Kepegawaian
1.
Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
2.
JumlahPengadaan ASN
3.
Jumlah Pemberhentian ASN
4.
Jumlah Data Informasi Kepegawaian
5.
Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN
6.
Jumlah ASN yang Mutasi
7.
Jumlah ASN yang Promosi
8.
Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
9.
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
10.
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
11.
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
12.
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
13.
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
14.
Persentase pelanggaran pegawai
5.04. Pendidikan dan Pelatihan
1.
Peningkatan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan
2.
Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis
3.
Jumlah Sertifikasi Kompetensi
4.
Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan, Jabatan Fungsional, Prajabatan
5.05. Penelitian dan Pengembangan
1.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.06. Pengelola Perbatasan
1.
Mewujudkan pilar batas daerah sebagai wilayah perbatasan
6.01. Inspektorat Daerah
1.
Persentase hasil Reviu yang ditindaklanjuti
2.
Jumlah SKPD yang memiliki nilai LAKIP minimal BB
3.
Persentase menurunnya pelaksanaan pungli
4.
Persentase rekomendasi Hasil pemeriksaan APIP (Inspektorat Kabupaten, Provinsi dan Itjen) yang ditindaklanjuti
5.
Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti
6.
Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
7.
Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat
8.
Jumlah Kebijakan Pengawasan yang diimplementasikan
9.
Jumlah Asistensi/ Pendampingan Urusan Pemerintahan Daerah
10.
Indeks capaian reformasi birokrasi Kabupaten Kuningan
11.
Persentase Capaian MCP
12.
Jumlah SKPD yang memiliki nilai SPIP Level 3
13.
Persentase kepatuhan LHKASN
14.
Persentase kepatuhan LHKPN
15.
Level Kapabillitas APIP
16.
Jumlah temuan BPK
17.
Opini BPK atas laporan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan
18.
Jumlah SKPD yang memiliki nilai SAKIP minimal BB
19.
Persentase penyelesaian kerugian daerah/ negara
20.
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan BPK
21.
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan APIP
22.
Maturitas SPIP
23.
Indeks Manajemen resiko
24.
Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK
25.
Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kuningan
8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.
PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2.
PENBINAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA.
3.
PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4.
PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
5.
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
6.
PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
7.
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
8.
Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Tenaga Kerja
Export Excel
Cetak
2020-2024
No
Sub Elemen
Tahun
Satuan
Periode
Pengentri
Grafik
2020
2021
2022
2023
2024
1
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
0,00
0,00 *
-
-
-
%
Tahunan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tetap
*) Sementara
Sangat Sementara
n/a Tidak ada
Loading